Paripurna KUA-PPAS 2026, Mempawah Mantapkan Fokus Percepatan Pembangunan dan Layanan Publik Modern
Info Mempawah- Mempawah terus memacu langkah menuju pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah, Selasa (12/8), Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 tetap berpedoman pada kebijakan prioritas nasional, provinsi, serta visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mempawah.
Dengan mengusung tema “Percepatan Pembangunan untuk Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berkelanjutan”, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah program prioritas. Juli memaparkan, fokus utamanya mencakup peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, perluasan akses layanan kesehatan, serta penguatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat.
Baca Juga : Bulan Kemerdekaan, Rutan Mempawah Berbagi Sembako untuk Santri Ma’had Al Falah
“Fokus kami bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga membangun sistem dan kualitas layanan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Juli di hadapan Ketua DPRD Safruddin Asra, Wakil Ketua DPRD Riduan H.M Yusuf, Sekda Ismail, para anggota dewan, serta pimpinan OPD.
Tak hanya itu, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu target penting. Pemerintah akan memastikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum berada dalam kondisi baik, sehingga konektivitas antardaerah semakin lancar. Di sisi lain, perlindungan lingkungan hidup juga menjadi perhatian utama agar pembangunan tetap berlandaskan prinsip berkelanjutan.
Sektor ekonomi pun tak luput dari perhatian.
Juli menjelaskan, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, penguatan investasi, penurunan angka kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja menjadi sasaran yang terus dikejar. Untuk mendukung itu, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kontribusi pajak, retribusi, dan sumber sah lainnya.
Dalam pengelolaan belanja, Juli menegaskan bahwa komposisi anggaran tetap mengikuti aturan mandatory spending. Pendidikan mendapatkan alokasi minimal 20 persen, infrastruktur 40 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, serta belanja transfer sesuai peruntukannya. “Kami juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat pengolahan data dan pemantauan kinerja pemerintahan,” tambahnya.
Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2026 pun telah disampaikan.
Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,064 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp192 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp872 miliar yang berasal dari pemerintah pusat Rp828 miliar, dan transfer antar daerah Rp43 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,302 triliun. Alokasi tersebut mencakup belanja operasi Rp999 miliar, belanja modal Rp155 miliar, belanja tidak terduga Rp8 miliar, serta belanja transfer Rp138 miliar yang terdiri dari belanja bagi hasil Rp11 miliar dan bantuan keuangan Rp127 miliar.
“Dengan proyeksi ini, kami berharap pembangunan di Mempawah pada 2026 dapat berjalan optimal, merata, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Juli.
