KPK Dalami Kasus Korupsi Jalan di Mempawah, Gubernur Kalbar Ria Norsan Bakal Dipanggil
Info Mempawah– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi penting, termasuk rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, penyidik KPK memastikan pemanggilan terhadap sang gubernur tinggal menunggu waktu.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa langkah pemanggilan akan dilakukan setelah tim penyidik menganalisis secara mendalam hasil penggeledahan.
“Betul, rumah Pak Gubernur sudah digeledah. Namun sebelum dilakukan pemanggilan, kami akan pelajari dulu hasil penggeledahannya. Temuan ini yang nanti akan menjadi materi untuk kami tanyakan kepada Pak Gubernur,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Baca Juga : 33 Pelajar Madrasah Mempawah Raih Penghargaan OMI 2025, Siap Lanjut ke Tingkat Provinsi
Dokumen Disita dari Rumah Bupati dan Gubernur
Dalam operasi sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah dokumen dari rumah dinas Bupati Mempawah Erlina, serta rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Ria Norsan. Seluruh barang bukti tersebut kini tengah dipelajari untuk memperkuat penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa dokumen yang diamankan berpotensi membuka benang merah aliran dana korupsi proyek jalan tersebut.
“Barang bukti dan dokumen yang kami sita akan didalami serta dianalisis oleh penyidik, agar perkara ini menjadi terang. Saat ini detailnya belum bisa kami ungkapkan ke publik,” ujarnya.
Budi menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi juga terus dilakukan, salah satunya di Polda Kalbar, guna memperkuat konstruksi kasus. “Setiap keterangan saksi sangat penting untuk melengkapi alat bukti. Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Kalbar yang terus mendukung KPK, mengingat jalan yang berkualitas adalah kebutuhan vital untuk aktivitas sosial-ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Tiga Tersangka Sudah Ditetapkan
Meski belum merinci nama, KPK sebelumnya mengumumkan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Dari ketiganya, dua merupakan penyelenggara negara, sementara satu lainnya berasal dari pihak swasta.
“Dari penyidikan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua orang merupakan penyelenggara negara, dan satu orang dari pihak swasta,” ungkap Juru Bicara KPK lainnya, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada April 2025 lalu.
Kasus ini berkaitan dengan proyek peningkatan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah. Proyek yang semestinya memberi manfaat besar bagi masyarakat justru diduga dijadikan ajang praktik korupsi.
Sorotan Publik Menguat
Pengusutan kasus ini menyita perhatian publik di Kalimantan Barat. Pasalnya, dugaan keterlibatan pejabat tingkat daerah hingga level provinsi menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pengelolaan anggaran infrastruktur.
Banyak kalangan menilai, pembangunan jalan di Kalbar yang kerap mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat tidak lepas dari adanya praktik korupsi. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat yang mengandalkan infrastruktur jalan sebagai jalur utama distribusi barang, jasa, dan mobilitas harian.
Menanti Pemanggilan Gubernur
Meski KPK belum menetapkan status hukum terhadap Gubernur Ria Norsan, pemanggilannya untuk dimintai keterangan akan menjadi babak penting dalam penyidikan kasus ini. Hasil analisis dokumen yang disita diperkirakan akan menentukan arah pemeriksaan lebih lanjut.
Bila benar ditemukan keterlibatan pejabat tinggi Kalbar dalam kasus ini, bukan tidak mungkin lingkaran korupsi proyek jalan Mempawah akan menyeret lebih banyak pihak.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu. Masyarakat pun kini menunggu langkah tegas lembaga antirasuah tersebut dalam membongkar praktik korupsi yang diduga merugikan negara sekaligus menghambat pembangunan di daerah.
