Info Mempawah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah menegaskan komitmennya dalam membangun daerah berbasis aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah dengan agenda penyampaian Hasil Reses III Masa Persidangan III Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD pada Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD melaporkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Isu-isu utama yang mengemuka meliputi perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi keseriusan DPRD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga. Semua ini akan menjadi bahan penting bagi Pemkab dalam menyusun arah kebijakan, terutama dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026,” ujar Juli Suryadi.
Demokrasi Partisipatif Jadi Pilar Pembangunan Daerah
Juli menambahkan bahwa hasil reses merupakan bentuk nyata demokrasi partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan melalui wakilnya di parlemen daerah. Oleh karena itu, Pemkab Mempawah menegaskan komitmen untuk mengakomodasi hasil reses secara selektif dan tepat sasaran.
Baca Juga : Dekranasda Kalbar Promosikan Produk Unggulan di HUT ke-45 Dekranas
“Kami tidak akan membiarkan suara rakyat hanya menjadi catatan semata. Setiap usulan akan dikaji secara komprehensif, sesuai kebutuhan riil dan kemampuan anggaran daerah,” tambahnya.
Juli Suryadi menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Aspirasi masyarakat, menurutnya, tidak hanya menjadi pelengkap formalitas musrenbang, tetapi pondasi utama dalam membentuk program kerja yang berdampak langsung.
Dorong Efektivitas Perencanaan Program Prioritas
Dengan memanfaatkan hasil reses sebagai dasar pengambilan kebijakan, Pemkab berharap ke depan akan tercipta program-program prioritas yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kondisi aktual di lapangan.
Rapat paripurna ini juga menjadi momentum evaluasi bersama kinerja tahun berjalan dan pematangan agenda pembangunan ke depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan tidak bersifat top-down, namun berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput.
